Dr. Emrus Sihombing
PenaRaja.com - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sudah digelar pada 14 September di Jakarta dengan mendaulat Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum untuk periode 2024-2029.
Hanya saja, Munaslub tersebut tidak diakui oleh 21 Kadin Provinsi, termasuk Kadin Riau. Kisruh ditubuh organisasi pengusaha tersebut menjadi perhatian para pengamat
Pengamat Komunikasi dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr. Emrus Sihombing sebagaimana dilansir kompas.com pada Sabtu 14 September. Emrus menilai bahwa Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin tidak memiliki manfaat nyata dan urgensi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) organisasi para pengusaha tersebut.
“Munaslub itu tidak produktif, sebaiknya dihentikan saja wacana pergantian tersebut karena tidak ada manfaat dan urgensinya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Emrus di Jakarta, Sabtu (14/9).
Dia menegaskan bahwa Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid selama ini tidak menunjukkan tindakan yang melanggar AD ART organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan Munaslub yang dipaksakan menunjukkan bahwa Kadin berpotensi berubah menjadi organisasi politik, bukan lagi sebuah organisasi bisnis.
“Munaslub yang dipaksakan tersebut menunjukkan Kadin telah berubah menjadi organisasi politik, yang tidak independen terhadap politik,” katanya.
Emrus menambahkan bahwa Kadin seharusnya tetap berpegang pada prinsip-prinsip bisnis. Menurutnya, Munaslub yang tidak sah akan mengakibatkan organisasi tersebut dan pemimpin yang terpilih menjadi tidak sehat dan tidak independen, karena keputusan dan kebijakan akan dipengaruhi oleh kekuatan eksternal.
“Saya lihat, Munaslub ini ada indikasi politik, boleh jadi ada invisible hand, dari kekuatan luar untuk mempengaruhi. Siapapun yang memimpin Kadin ke depan dipastikan tidak sehat dalam menjalankan organisasi. Dia harus membayar utang sesuai dengan titah dan kemauan pihak tertentu,” tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum dan Komunikasi Kadin, Yukki Hanafi, menegaskan bahwa Dewan Pengurus Kadin Indonesia telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepengurusan Kadin di semua tingkatan dan seluruh Anggota Luar Biasa (ALB) untuk tidak menghadiri Munaslub.
“Penyelenggaraan dan menghadiri Munaslub yang tidak sesuai dengan AD ART Kadin tidak memiliki keabsahan secara hukum dan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran organisasi,” tegasnya.
Selain Emrus, Ferdinand Hutahaean juga mengeluarkan pendapat membaca gerakan penggulingan Arsjad Rasjid selaku Ketua Kadin melalui Munaslub.
Melalui canal YouTube FH miliknya, Ferdinand melontarkan dua pertanyaan. Mengapa Kadin harus dibegal, harus dipecah? Pertanyaan kedua, sambung Ferdinand.
Andaikan Arsjad Rasjid Ketua Kadin berada di kolam atau di ceruk pemenang pemilu presiden. Apakah Arsjad akan dibegal dari Ketua Umum Kadin?
Menurut Ferdinand, Kadin sebagai perkumpulan pengusaha raksasa yang dalam istilah Ferdinand 'gajah-gajah' di Indonesia punya akses kepada proyek-proyek nasional (APBN) dan sumber daya alam dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nantinya. Akses ini tentu bisa dikelola oleh para pengusaha yang berkumpul di Kadin.
"Jadi Kadin ini punya privileg yang luar biasa. Punya peluang yang luar biasa," kata Ferdinand.
Ferdinand menegaskan, pengusaha yang terhimpun di Kadin akan mendapat kesempatan pertama dijajaran depan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis-bisnis yang ditawarkan oleh APBN, ditawarkan oleh kekuasaan negara, dan ditawarkan oleh bangsa ini.
Inilah dasarnya mengapa Kadin menjadi sebuah organisasi yang sangat menarik. Dibandingkan organisasi seperti Gapensi, organisasi pengadaan dan organisasi lainnya. Organisasi Kadin yang sangat tua, luar biasa pengaruhnya di dalam dunia bisnis di Indonesia.
Kembali kepada pertanyaan tadi. Mengapa Arsjad Rasjid harus dibegal dari jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin? APBN 2025 menawarkan banyak janji politik. Salah satu adalah janji Prabowo dalam pengadaan makan gratis dengan anggaran Rp 70 triliun.
Ini anggaran sangat besar yang akan dikelola oleh pengusaha-pengusaha pengadaan makanan yang ada di Kadin.
Pembangunan proyek infrastruktur dan lain-lain serta dana-dana lain yang bisa diambil. Dan ini sangat mengiurkan bagi pengusaha-pengusaha yang ada di Kadin. Karena tentu Kadin yang mendapatkan pertama sekali mendapat kesempatan ini, karena di sanalah (Kadin) para pengusaha berhimpun.
Jadi, menjadi pengurus Kadin adalah sebuah jalan bagi kesuksesan bisnis. Karena mereka akan mendapatkan perhatian lebih dahulu dibanding yang bukan pengurus.
"Ini salah satu alasan mengapa kursi Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid harus dibegal," ujarnya.
Yang kedua, sambung Ferdinand, andaikan Arsjad Rasjid berada di ceruk pemenang pemilu. Apakah dia akan dibegal? Saya yakin Arsjad Rasjid tidak akan pernah dijatuhkan dari kursinya sebagai Ketua Umum Kadin, karena dia berada di ceruk pemenang Pilpres.
"Dan ini semua tentang kepentingan politik yang bergabung dengan kepentingan penguasa dan pengusaha," kata Ferdinand Hutahaean mengutip pernyataan almarhum Rizal Ramli yang mengeluarkan istilah pengpeng (pengusaha penguasa, penguasa pengusaha).
Dua gabungan yang menjadi simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan.
"Tentu menguntungkan bagi pribadi dulu, baru pada organisasi. Dan baru pada yang lebih lebar lagi. Kalau disisakan," ungkapnya.
Ferdinand menegaskan, dua alasan diatas memicu terjadinya Munaslub Kadin. Pola Munaslub kadin ini mirip dengan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berupaya menjatuhkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Ferdinand melihat ada kesamaan tipikal yang dilakukan Munaslub Kadin dengan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Sama-sama dihadiri sebagian pengurus dan lebih banyak orang-orang yang tak sah sebagai pemilik suara. Semua ini tidak akan terjadi tanpa adanya backup, dukungan dan restu dari kekuasaan.
"Tanpa restu tidak mungkin Kadin akan gonjang ganjing," tegasnya.
Nah, kita lihat, ungkap Ferdinand, apakah kekejaman dari penguasa saat ini yang selalu membegal, mengadu domba, memecah belah organisasi-organisasi akan bertahan atau berbalik semua anak panah ini akan memecah dan menghancurkan dirinya? Karena kekuasaan yang dia pakai sering menghancurkan memecah belah pihak yang lain.
"Inilah karma yang akan terjadi nanti. Kita akan tunggu. Menurut saya Arsjad Rasjid masih sah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia," pungkas Ferdinand. (Rudi).
0Komentar