BENGKALIS, SINDOPOST.com - Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Bengkalis menolak rencana Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Mewakili Mahasiswa Bengkalis, Ketua PD Himapersis Bengkalis mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM akan semakin menambah penderitaan rakyat dimasa pemulihan ekonomi pandemi Covid-19 ini.
 |
| Foto: Ketua PD Himapersis Bengkalis, Muhammad Arif |
"Kenaikan BBM bersubsidi akan menambah penderitaan dimasa Pemulihan Ekonomi Rakyat Indonesia, khususnya warga se-kabupaten Bengkalis", tegas Arif
Arif mengingatkan, dua tahun yang lalu secara global Indonesia dilanda wabah Covid-19 sehingga menyebabkan perekonomian tidak stabil. Banyak rakyat yang kehilangan pekerjaan sehingga meningkatkan pengangguran dan angka kemiskinan melonjak. Selaras dengan itu, kemampuan ekonomi pun menurun.
"Jadi, kenaikan BBM ini akan memperburuk keadaan dan kehidupan rakyat," kata Ketua Umum Himapersis Bengkalis, Muhammad Arif kepada awak media sindopost.com pada Jum'at dinihari (2/9/2022).
Menurut Ketua PD Himapersis Bengkalis ini, apabila kenaikan BBM bersubsidi benar-benar dilakukan Pemerintah maka akan menimbulkan tekanan cukup kuat untuk rakyat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang selama ini sudah dipusingkan dengan harga sembako yang mahal.
"Ada sekitar 64 juta UMKM yang bergantung pada BBM bersubsidi. Ongkos produksi pasti akan naik. Begitu pula para petani dan nelayan. Ini akan sangat membebani mereka dan kemungkinan banyak yang akan kehilangan pekerjaan lagi," ungkap Arif.
Sebelumnya, asumsi pemerintah soal harga minyak dunia adalah USD 63 per barel, tapi ternyata harganya menjadi USD 100 per barel, sampai USD 105 per barel pekan lalu. Dengan anggaran duit subsidi dari negara saat ini, maka kuota BBM subsidi diperkirakan habis tak lama lagi, Pertalite sampai September dan Solar sampai Oktober.
Masih kata Arif, pembengkakan kuota subsidi akibat kelalaian pemerintah dalam mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi. BBM bersubsidi itu diperuntukkan buat rakyat miskin dan kurang mampu tapi realitanya banyak di konsumsi oleh kalangan atas.
"Penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Data menunjukkan, Pertalite, 86% dikonsumsi oleh rumah tangga dan 14% dunia usaha. Dari 86% porsi rumah tangga, 80% dinikmati oleh rumah tangga mampu dan hanya 20% yang dinikmati rumah tangga miskin," papar Arif.
Oleh karena itu, Arif menyampaikan skema penyaluran BBM bersubsidi harus diatur dan diawasi agar peruntukannya tepat sasaran.
"Perlu ada revisi soal Perpres Nomor 191 tahun 2014 untuk mempertegas pihak-pihak yang berhak menerima subsidi. Juga, harus ada pengawasan ketat dari pemerintah dan kepolisian agar BBM bersubsidi tidak dipergunakan oleh perusahaan," tegas Arif.
Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM subsidi, Muhammad Arif juga mendesak pemerintah memberantas mafia migas. Sebab, negara rugi puluhan triliun akibat ulah oknum yang sengaja memanfaatkan momentum ini.
"Pemerintah harus bisa serius dalam memberantas mafia migas dan pertambangan,” tegasnya.
Pihaknya mengancam akan turun ke jalan jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM subsidi.
“Bila pemerintah tetap menaikan BBM bersubsidi, kami akan turun ke jalan atau berangkat ke pusat untuk mengawal bagaimana BBM tidak dinaikkan,” pungkasnya. (Eston)
.jpg)
